kawin muda dan kemajuan perempuan

MESKIPUN sejak era Kartini hingga sekarang kalangan perempuan berusaha memperjuangkan dirinya, masih juga dirasakan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dilema kesenjangan ini terutama disebabkan oleh tiga hal pokok. Pertama, adat kawin muda yang cukup menghambat kemajuan perempuan di Jawa Timur.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2001 Jawa Timur (Jatim), persentase penduduk perempuan Jatim yang menikah di usia perkawinan pertama kurang dari 17 tahun sebesar 35,55 persen.

Dengan persentase yang cukup besar itu, maka angka partisipasi sekolah di usia sekolah menengah umum (SMU) tidak begitu tinggi. Kondisi ini tampak dari hasil Susenas yang dipublikasikan dalam Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur 2002, yang menunjukkan angka partisipasi sekolah untuk perempuan usia SMU (16-18 tahun) pada tahun 2002 hanya 49,55 persen.

Artinya, untuk setiap 100 anak perempuan usia 16-18 tahun, hanya terdapat 49-50 anak perempuan yang masih sekolah. Sedangkan sisanya 1,75 persen tidak atau belum sekolah, dan 48,70 persen tidak sekolah lagi. Dan, dari seluruh yang tidak sekolah lagi, bisa dipastikan mereka tercatat berijazah tamatan sekolah menengah pertama (SMP). Dengan bermodalkan ijazah tersebut, tentunya mereka lebih sulit dalam bersaing dilingkungan birokrasi dan swasta.

Adat kawin muda ini terutama dijumpai di daerah Tapal Kuda, yakni Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Itu menjadi salah satu penyebab mengapa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah ini cukup rendah. Bahkan, di Bondowoso, Situbondo, dan Sumenep, persentase penduduk perempuan yang menikah di usia perkawinan pertama kurang dari 17 tahun lebih dari 60 persen. Secara tidak langsung hal itu menyebabkan percepatan pencapaian pembangunan manusia di tiga daerah tersebut rendah.

Meskipun tidak semata-mata karena perkawinan, banyaknya perempuan usia SMU yang putus sekolah menyebabkan masih rendahnya tingkat sumber daya manusia (SDM) di kalangan perempuan. Padahal, hanya dengan pendidikan tinggi (minimal SMU), pola pikir kaum Hawa akan berubah modern, ber-SDM tinggi dan mampu bersaing dengan kaum Adam.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur 2002, terdapat kesenjangan lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas antara perempuan dan laki-laki.

Walaupun demikian, selama lima tahun terakhir terjadi penurunan kesenjangan sekitar 0,21 tahun atau setiap tahunnya rata-rata mengalami penurunan 0,04 tahun. Jika penurunan ini stabil, diperkirakan pendidikan perempuan baru akan setara dengan laki-laki 20-30 tahun ke depan.

Berbagai peringatan yang berbunyi seperti "awas jadi perawan tua", "banyak anak banyak rezeki", "jika anakmu akil balig, cepat-cepat kawinkan", "mau tidak mau perempuan adalah pekerja dapur" dan sebagainya, menambah kuat adat kawin muda di Jatim. Kondisi ini banyak dijumpai di pedesaan, dan sangat mempengaruhi jenis pekerjaan yang digeluti perempuan.

DARI hasil Susenas 2001, perempuan usia 10 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja, sebanyak 61,88 persen mengurus rumah tangga. Bisa dikatakan, animo perempuan Jatim masih merasa puas mengurusi rumah tangga dibandingkan berkiprah keluar ada benarnya. Maka, minimnya perempuan untuk mendaftar sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dimengerti.

Penyebab dilema kesenjangan kedua adalah kemiskinan. Dari hasil Pendataan Kemiskinan dengan Indikator Baru (PKIB) 2001, penduduk berkategori miskin dan sangat miskin Jatim sebesar 20,73 persen pada tahun 2001. Dua kota termiskin yang tercatat adalah Sampang dan Bondowoso, masing-masing dengan persentase kemiskinan 45,39 persen dan 39,65 persen.

Akibat kemiskinan ini terjadi perubahan pola konsumsi, dengan lebih memfokuskan pada sektor makanan. Sektor nonmakanan seperti pendidikan, kurang diperhatikan.

Dari sisi lain, hasil Survei Sosial Daerah (Susoda) 2002 mencatat lebih dari 40 persen anak usia sekolah (5-18 tahun) yang mengalami drop out (putus sekolah) akibat masalah biaya. Tetapi, hal yang cukup mengherankan terdapat alasan karena merasa pendidikannya sudah cukup.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih ada kelompok masyarakat yang belum memahami pentingnya pendidikan. Pada keluarga miskin juga sering dijumpai prinsip lebih mementingkan pendidikan anak laki-lakinya dibandingkan pendidikan untuk perempuan. Asumsi mereka, anak laki-laki merupakan calon penopang hidup, sedangkan anak perempuan adalah calon pengurus rumah tangga/dapur.

Penyebab kesenjangan yang ketiga adalah minimnya lapangan usaha untuk perempuan. Penyerapan tenaga kerja hendaknya juga melihat data. Dari Susenas 2001 diketahui bahwa dari 37 kabupaten/kota (tidak termasuk Kota Batu), hanya lima kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan. Jelas sudah, seharusnya penyediaan lapangan kerja pro kepada perempuan. Artinya, perempuan harus lebih diberdayakan di berbagai sektor yang ada.

Akan tetapi, kondisi dunia usaha di Jatim yang mulai memperhatikan SDM, menyebabkan mereka sulit untuk bersaing. Hanya mereka yang mempunyai SDM tinggi yang bisa exist (bertahan), sedangkan yang tidak mempunyai kemampuan lebih, cenderung memilih pekerjaan di luar negeri untuk mengadu nasib. Itu sebabnya mengapa kebanyakan tenaga kerja wanita (TKW) dari Jatim pada umumnya sebagai pembantu rumah tangga, penjaga toko, petugas kebersihan, dan pengasuh bayi. Sedangkan yang bekerja di perusahan/industri asing sebagai teknisi tidak begitu banyak.

TKW di Jatim umumnya dari daerah Tapal Kuda. Perantau-perantau yang mengadu nasib di luar negeri juga banyak dijumpai berasal dari masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil seperti Pulau Bawean, Pulau Masa Lembu, dan Pulau Masa Kambing.

Hal ini dikarenakan penyebaran daerah industri di Jatim yang tidak merata. Tentunya ini menyebabkan kesenjangan antardaerah di Jatim yang tentunya berpengaruh pada kurangnya penyediaan lapangan usaha bagi perempuan di daerah.

Untuk menciptakan "Kartini-Kartini" modern, tentunya tiga hal di atas harus dipertimbangkan dengan saksama. Jika tidak, perjuangan kalangan perempuan untuk setara dengan kalangan laki-laki memakan waktu berpuluh-puluh tahun.

MOCHAMAD SONHAJI BSc MSc staf BPS Provinsi Jawa Timur

sumber:http://www.kompas.com/Kompas-cetak/0304/24/jatim/275636.htm