Dari Chipko ke Sati: Gerakan Perempuan India Kontemporer

"Hum Bharat ki nari hain, phool nahin, chingari hain"
(Kami, perempuan India, bukanlah bunga melainkan percikan bunga api)

Setelah India meraih kemerdekaannya pada tahun 1947, pemerintahan Congres (partai yang berkuasa) berupaya memenuhi janjinya terhadap kaum perempuan dengan mendeklarasikan di Undang-undang Dasar India tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, membentuk berbagai badan administrasi yang membuka kesempatan kepada perempuan, dan memasukkan beberapa feminis untuk duduk di dalam pemerintahan. Dengan demikian, sejak 1950-an hingga 1960-an, dimulai kampanye oleh kaum feminis di India. Namun, gerakan yang berkembang pada 1970-an jauh berbeda dengan gerakan awal tersebut, yang berhasil melahirkan berbagai gerakan radikal waktu itu.

Awal 1970-an Gerakan Kiri India mengalami keretakan. Sebagian besar mereka mempertanyakan analisis tentang revolusi yang pernah dibuat sebelumnya. Ide-ide dan gerakan Kiri Baru berkembang meskipun dalam skala yang kecil. Salah satu gerakan tersebut yang menarik bagi kaum feminis ialah Shahada dan agitasi anti kenaikan harga di Maharashtra dan Asosiasi Swadaya Pekerja Perempuan (SEWA) dan Nav Nirman di Gujarat. Gerakan Shahada di distrik Dhulia Maharashtra adalah gerakan kaum buruh tani melawan kebijakan dan praktik kaum tuan tanah setempat yang menindas. Kondisi paceklik dan kekeringan di daerah Maharashtra masa itu memicu masyarakat yang miskin, tak bertanah, terbelit hutang, kian militan. Gerakan Shahada dimulai sebagai protes masyarakat lokal (melalui kelompok penyanyi radikal) akhir 1960-an. Kaum perempuan di dalam gerakan ini sangat aktif daripada kaum laki-lakinya. Mereka melakukan aksi langsung terhadap penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan. Mereka bergerak dari satu desa ke desa lainnya; membrantas penggunaan minuman keras, menghakimi laki-laki yang memukul isteri atau keluarganya di depan publik masyarakat.

Berbeda dengan Asosiasi Swadaya Pekerja Perempuan (SEWA). Gerakan ini merupakan gerakan buruh perempuan di sektor perdagangan dan pekerja informal. Mereka menerima upah yang sangat rendah, kondisi tempat kerja yang tidak memadai, mengalami pelecehan oleh majikan mereka, dan tidak dihargai secara sosial karena mereka bekerja.

Tahun 1974 gerakan tersebut meluas di Gujarat, memproses para tersangka dan menghukumnya.

Dalam tahun yang sama, terbentuk Organisasi Perempuan Progresif (POW) yang merupakan unsur gabungan dari gerakan Shahada, mahasiswa, dan kelompok Maois. Organisasi ini mulai menekankan makna penindasan gender dan mengorganisir perempuan melawan penindasan itu. Dengan adanya Deklarasi PBB 1975 sebagai Tahun Internasional Perempuan yang memberikan perhatian khusus pada isu-isu perempuan, maka gerakan organisasi tersebut makin berkembang. Dan yang menarik, kaitan antara gerakan perempuan anti-kasta dan feminisme. Dengan diberlakukannya Deklarasi Darurat Negara tahun 1975 oleh Perdana Menteri Indira Gandhi, maka gerakan perempuan mengalami ancaman yang sangat berbahaya. Sebagian besar aktivisnya ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintahan Gandhi.

Kampanye Awal Kaum Feminis

Kelompok-kelompok perempuan periode tersebut menamakan dirinya "feminis" meskipun sebagian besar anggotanya berasal dari kelompok Kiri, yang memandang feminisme sebagai ide-ide borjuis. Salah satu isu penting yang dimunculkan kalangan feminis 1970-an yaitu bagaimana perempuan diorganisir dan diwakili hak-hak politiknya? Bagi sebagian feminis, tugas gerakan perempuan ialah membangun kesadaran akan isu-isu feminis di dalam organisasi-organisasi massa, seperti organisasi buruh dan tani, yang mampu merepresentasikan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Ada pula kelompok feminis yang menyatakan bahwa gerakan perempuan hanya untuk kepentingan perempuan, terlepas dari kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Kampanye kalangan feminis hingga 1980-an lebih didominasi kelas menengah perkotaan. Perempuan pedesaan sangat tertinggal jauh. Kampanye gerakan Shahada di Bodhgaya justru sangat menarik karena mendorong masyarakat yang tak bertanah untuk menguasai tanah, khususnya kalangan perempuan.

Gerakan Menentang Mahar

Kampanye gerakan kaum feminis India yang mutahir ialah penentangan terhadap mahar (mas kawin) dan perkosaan. Gerakan menentang mas kawin dilakukan oleh Organisasi Progresif Hyderabad pada tahun 1975. Aksi ini mampu melibatkan 2000 massa demonstran namun tak mampu berkembang menjadi gerakan yang massif, karena keadaa gawat darurat di India yang memaksa sebagian besar aktivisnya melakukan gerakan bawah tanah. Di Delhi gerakan menentang mas kawin menemukan lahan suburnya, karena di daerah ini banyak terjadi kasus bunuh diri dan pemaksaan kawin yang penuh dengan kekerasan. Pada tahun 1980 pemerintah India melahirkan Undang-undang pelarangan penggunaan mas kawin yang melahirkan perbuatan kriminal. Tahun 1983 diluncurkan Hukum Pidana sebagai hasil amandemen kedua. Pelajaran menarik dari kampanye ini, satu sisi kaum feminis India memperoleh dukungan massa yang luas; di sisi lain, betapa sukarnya bekerjasama dengan kalangan hukum untuk mencegah tindak pidana.

Perlawanan Menentang Pemerkosaan

Tak lama sesudah kampanye menentang mas kawin dilancarkan, kampanye pemerkosaan oleh oknum polisi dimulai. Skala dan frekuensi pemerkosaan oleh kalangan polisi di India cukup tinggi. Menurut catatan mereka, paling tidak terjadi 1 orang korban pemerkosaan oleh pejabat pemerintah di daerah pedesaan dan di kalangan kelompok marga di India. Angka ini belum mencakup pemerkosaan massal yang dilakukan kalangan polisi dalam meredam gerakan massa ataupun perang antar geng. Kaum feminis India tak asing lagi dengan istilah pemerkosaan oleh polisi dan tuan tanah, khususnya ini ditujukan untuk mematahkan gerakan kiri Maoist. Pelajaran berharga yang mereka tarik dari rangkaian kampanye itu adalah perlunya sokongan kuat dari kalangan laki-laki maupun perempuan untuk melawan penindasan gender.

Tahap Pertumbuhan dan Kematangan Gerakan

Dari rangkaian kampanye yang pernah dilakukan, kalangan feminis India tiba pada suatu pertanyaan mengenai metode dan taktik gerakan. Terlihat adanya ketidaksambungan antara pembuatan dan penegakan hukum di India, karena itu kaum feminis menuntut perubahan dalam hukum dan undang-undang. Hal ini membuka ruang bagi kepentingan advokasi masalah-masalah individual, namun di sisi lain, mereka perlahan-lahan meninggalkan metode agitasi mereka, seperti demontrasi, kampanye publik, dan lain sebagainya. Awal 1980-an didirikan sentra-sentra pelayanan terhadap kepentingan perempuan, misalnya sentra bantuan hukum, kesehatan, dan konseling. Sentra-sentra tersebut memang tidak memberikan layanan ideologis; isunya pun terbatas.

Napak tilas sejarah perlawanan perempuan di India sebelumnya mendorong kaum feminis mudanya kembali menerobos kejenuhan aksi-aksi yang ada kini. Contohnya, gerakan Chipko, yaitu gerakan perlawanan menenang penghancuran hutan di bagian pegunungan utara India. Penghancuran hutan berkaitan langsung dengan hajat hidup kaum perempuan di wilayah itu, yakni hutan sebagai sumber pangan, kayu, dan bahan bakar.

Tantangan bagi Gerakan

Isu-isu yang sifatnya personal, berdasarkan agama dan perbedaan asal-usul keluarga dan hukum menjadi kontroversi besar bagi kalangan feminis pada tahun 1985. Tantangan gerakan perempuan masa kini begitu rumit, beraneka ragam, dan mematang. Misalnya isu tenaga kerja, upah, lingkungan hidup, ekologi, hak-hak sipil, seks, kekerasan, keterwakilan, kasta, klas, alokasi sumber daya, hak-hak konsumen, kesehatan, agama, komunitas, hubungan-hubungan pribadi dan masyarakat. Semua itu meliputi kepentingan kaum profesional, partai, kelompok independen; yang diilhami oleh pandangan Maoist ataupun Kiri ortodoks. Aneka warna gerakan perempuan India itu sesungguhnya energi kekuatan untuk suatu perubahan sosial di India. (HG)

Sumber:
Amrita Basu (ed.), The Challenge of Local Feminims: Women’s Movement in Global Perspective, Westview Press: USA, 1995.

http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanamedia/1/3/wacana.htm